Sekilas.co – Memiliki jumlah penduduk lebih dari 680 juta jiwa, kawasan Asia Tenggara (ASEAN) kini menjelma menjadi salah satu pasar digital paling dinamis dan progresif di dunia. Besarnya populasi usia produktif serta tingkat penetrasi internet yang terus meningkat menjadikan kawasan ini sebagai kekuatan pendorong utama transformasi ekonomi digital global.
Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2024 yang disusun oleh Temasek, Bain & Company, dan Google, total nilai ekonomi digital Asia Tenggara tercatat mencapai USD263 miliar dalam gross merchandise value (GMV) pada tahun 2024, dengan pendapatan bersih sekitar USD89 miliar. Laporan tersebut menegaskan bahwa sektor e-commerce, transportasi daring, dan layanan keuangan digital menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi digital di kawasan.
Di tengah akselerasi luar biasa tersebut, Indonesia tampil sebagai motor utama penggerak ekonomi digital ASEAN. Pemerintah menempatkan sektor ekonomi digital sebagai bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan inklusivitas pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam The 14th ASEAN Digital Economy Framework Negotiating Committee Meeting, menyampaikan bahwa kontribusi ekonomi digital Indonesia pada tahun 2024 mencapai sekitar USD90 miliar, dan diproyeksikan menembus USD110 miliar pada 2025. Lebih jauh, potensi ini diperkirakan akan meningkat signifikan hingga mencapai USD360 miliar pada tahun 2030, dengan sektor e-commerce sebagai penyumbang terbesar senilai USD150 miliar.
“Angka-angka ini menggambarkan peluang besar dan keragaman pertumbuhan di seluruh kawasan Asia Tenggara. Di sinilah pentingnya ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA), yang menjadi wujud komitmen kolektif negara-negara ASEAN dalam mewujudkan nilai ekonomi digital mencapai USD2 triliun pada tahun 2030 melalui inovasi, inklusivitas, dan ketahanan,” ujar Airlangga, Selasa (7/10/2025).
Sebagai inisiatif Indonesia pada masa Keketuaan ASEAN 2023, ASEAN DEFA dirancang untuk mempercepat transformasi ekonomi digital di kawasan melalui kerja sama lintas batas yang lebih erat, harmonisasi regulasi antarnegara, peningkatan interoperabilitas sistem digital, serta pemberdayaan UMKM dan talenta digital lokal. Kesepakatan ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi ekosistem digital ASEAN yang mampu tumbuh hingga USD2 triliun pada 2030.
Meski demikian, Airlangga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi digital juga dibayangi sejumlah tantangan struktural, seperti fragmentasi pasar digital ASEAN, perbedaan regulasi nasional, kebijakan data yang belum selaras, hingga keterbatasan akses UMKM untuk berekspansi lintas negara.
Oleh karena itu, ASEAN DEFA dipandang sebagai kerangka strategis untuk menjaga momentum pertumbuhan dan merumuskan masa depan ekonomi digital ASEAN yang lebih terintegrasi dan inklusif.
Hingga Putaran ke-13 di Hanoi, Vietnam, sebanyak 19 dari 36 artikel (52,78%) telah disepakati dengan kemajuan signifikan pada berbagai isu teknis. Putaran ke-14 di Jakarta menargetkan kesepakatan mencapai 70% untuk core dan value-added paragraphs, yang hasilnya akan diadopsi dalam ASEAN Economic Ministers (AEM) ke-57 dan AEC Council ke-26 pada Oktober 2025.
Beberapa isu strategis yang dibahas dalam perundingan meliputi Non-Discriminatory Treatment of Digital Products (NDTDP), Cross-Border Transfer of Information (CBTI), Source Code, Location of Computing Facilities (LOCF), serta kerja sama terkait sistem kabel bawah laut telekomunikasi yang menjadi tulang punggung infrastruktur digital kawasan.
Selanjutnya, mekanisme joint monitoring, peningkatan peran sektor swasta, technical assistance, serta pembentukan dispute mechanism akan menjadi bagian penting dalam memastikan implementasi DEFA berjalan efektif.
Pemerintah menargetkan penyelesaian penuh draft perjanjian pada awal 2026, dengan penandatanganan final yang diharapkan dapat terlaksana pada kuartal ketiga tahun 2026 sebagai tonggak sejarah baru integrasi ekonomi digital ASEAN.
