Sekilas.co – Kementerian Koperasi (Kemenkop) menekankan pentingnya mengoptimalkan iuran wajib anggota sebagai sumber pembiayaan internal untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Sekretaris Kemenkop, Ahmad Zabadi, menegaskan bahwa kekuatan koperasi tidak semata-mata bergantung pada pembiayaan eksternal dari perbankan, melainkan juga pada kontribusi aktif para anggotanya.
“Jika 10 ribu anggota menyetor simpanan wajib sebesar Rp25 ribu per bulan, maka koperasi bisa mengumpulkan Rp250 juta setiap bulan, atau hampir Rp1,5 miliar per tahun,” kata Zabadi dalam keterangan pers kementerian di Jakarta, Sabtu.
Ia menambahkan bahwa pengajuan pembiayaan ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) hanyalah salah satu pilihan.
Menurutnya, sumber daya internal koperasi, baik dari simpanan wajib maupun sukarela, memiliki potensi besar untuk menopang keberlanjutan operasional koperasi secara mandiri.
Dalam rapat koordinasi regional di Batam, Jumat (19/9), Zabadi juga menyoroti masih rendahnya jumlah anggota di sejumlah koperasi desa. Kondisi ini disebutnya sebagai tantangan serius yang perlu diatasi bersama pemerintah daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Ia mendorong strategi peningkatan jumlah anggota melalui keterkaitan keanggotaan koperasi dengan akses terhadap barang bersubsidi.
“Kalau non-anggota tidak bisa belanja, otomatis mereka akan terdorong untuk menjadi anggota. Inilah strategi pemasaran koperasi,” ujarnya.
Selain itu, Zabadi menekankan perlunya percepatan sosialisasi skema pembiayaan agar operasionalisasi KDKMP di seluruh Indonesia dapat berjalan optimal. Pemahaman menyeluruh tentang alur pencairan dana dari bank Himbara juga penting untuk memastikan koperasi segera aktif.
Ia meminta agar proses pencairan dana dipermudah. Pasalnya, bank penyalur tidak menyalurkan dana langsung ke koperasi, melainkan kepada mitra bisnis sebagai pemasok komoditas.
Sejak pekan lalu, bank-bank Himbara sudah mulai melakukan sosialisasi terkait mekanisme pencairan pinjaman dan penyusunan proposal bisnis.
Zabadi menargetkan sebanyak 16 ribu hingga 20 ribu koperasi bisa memperoleh akses pembiayaan dari Himbara pada 2025, sehingga dapat mulai beroperasi pada Oktober mendatang.
Setiap koperasi berkesempatan mendapatkan plafon pembiayaan hingga Rp3 miliar, yang dapat digunakan sebagai modal kerja maupun investasi infrastruktur, seperti pembangunan gudang penyimpanan serta pengadaan kendaraan operasional berupa truk.
