Sekilas.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7,2% pada tahun 2026. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Kaltim, Wahyu Gatut Purboyo, mengatakan bahwa upaya tersebut masih dibayangi tantangan struktural, terutama karena Kaltim masih bergantung pada sektor pertambangan dan penggalian yang menyumbang 38,38% PDRB pada 2024.
“Provinsi Kalimantan Timur sebagai Superhub Ekonomi IKN menjadi pelaku utama dalam mewujudkan Pulau Kalimantan sebagai superhub ekonomi Nusantara. Hal ini diarahkan pada pengembangan pusat aglomerasi serta sektor ekonomi baru berbasis klaster ekonomi masa depan untuk mendorong pemerataan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, struktur ekonomi Kaltim perlahan mengalami pergeseran sejak 2019 hingga semester I 2025. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian telah menurun dari puncaknya di angka 45,52% (2019) menjadi 34,73% (semester I/2025), meski sektor tersebut masih menjadi tulang punggung perekonomian daerah.
Di sisi lain, sektor industri pengolahan yang diharapkan menjadi motor transformasi ekonomi hanya mengalami kenaikan tipis, dari 17,73% pada 2023 menjadi 18,26% pada 2024. Angka ini masih jauh dari target kontribusi 18,78%-18,93% pada 2026. Wahyu menambahkan bahwa posisi Kaltim sebagai “Superhub Ekonomi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara” menjadi narasi utama dalam dokumen perencanaan jangka panjang hingga 2045, sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 11 Tahun 2024.
Namun demikian, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tanpa sektor migas dan batubara justru mengalami perlambatan signifikan. Pada semester I 2025, LPE turun menjadi 7,42%, dari 9,04% pada tahun sebelumnya. Data BPS Kaltim turut mengonfirmasi kondisi tersebut. Meskipun produksi batubara mencapai 308,67 juta ton pada 2024, tertinggi dalam lima tahun terakhir, nilai ekspornya justru merosot tajam dari US$25,7 miliar (2022) menjadi US$9,02 miliar (2024). Fluktuasi ini memperlihatkan betapa rentannya struktur ekonomi Kaltim selama ketergantungan terhadap komoditas batubara belum berkurang.
Sementara itu, Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji menggulirkan dua program unggulan, yakni Gratispol dan Jospol. Gratispol mencakup tujuh layanan gratis, mulai dari biaya sekolah hingga fasilitas umrah untuk petugas rumah ibadah. Jospol berfokus pada 16 kegiatan strategis seperti hilirisasi pertanian, revitalisasi Sungai Mahakam, serta percepatan investasi.
“Kedua program ini dimasukkan ke dalam RPJMD Kaltim dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 sebagai instrumen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” terang Wahyu. Kendati demikian, efektivitas program-program populis tersebut masih perlu diuji dalam kaitannya dengan pencapaian target makroekonomi. Misalnya, target penurunan tingkat kemiskinan menjadi 3,12%-3,99% pada 2026 diperkirakan membutuhkan intervensi struktural yang lebih dalam daripada sekadar pemberian layanan gratis.
Di tengah ketergantungan terhadap batubara, sejumlah sektor lain justru menunjukkan performa menjanjikan. Produksi kelapa sawit mencapai 21,03 juta ton pada 2023, sementara sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya, mencatat peningkatan menjadi 214.691 ton dan 240.751 ton pada 2024. Sektor pariwisata juga bangkit setelah pandemi. Jumlah wisatawan domestik di Kota Samarinda menembus 2,53 juta orang pada 2024, meski sempat mencapai 3,11 juta pada 2023. Balikpapan turut mencatat 2,63 juta kunjungan pada periode yang sama.
Untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 6,6% hingga 7,20% pada 2026, Pemprov Kaltim telah membentuk Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED). Tim ini bertugas mempercepat realisasi anggaran, pembangunan infrastruktur, peningkatan investasi, menggenjot output industri manufaktur, serta meningkatkan produktivitas sektor primer.
Wahyu menuturkan, target makroekonomi lain yang harus dicapai Kaltim pada 2026 meliputi kontribusi sektor industri pengolahan di kisaran 18,78%-18,93%, pengendalian inflasi pada 2%-3%, peningkatan Indeks Daya Saing Daerah menjadi 3,4%-3,45%, dan penurunan Indeks Gini ke level 0,309-0,318.
