Sekilas.co – Pemerintah Indonesia terus memperkuat kerja sama internasional dalam menghadapi krisis iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Dalam momentum Konferensi Perubahan Iklim COP30 di Brasil, Indonesia menggelar pertemuan bilateral dengan pemerintah Swedia. Pertemuan ini menjadi langkah penting untuk memperluas kolaborasi dalam pengembangan ekonomi hijau dan implementasi nilai ekonomi karbon (NEK).
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, Indonesia mengundang Swedia untuk turut berkontribusi dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca melalui mekanisme karbon.
“Jadi kita membuka upaya besar kepada teman-teman bisnis di Swedia melalui pemerintah Swedia, untuk kemudian ikut kita berkontribusi, ya di dalam penurunan emisi gas rumah kaca melalui skema nilai ekonomi karbon,” ujar Hanif Faisol usai pertemuan bilateral, Selasa (11/11/2025).
Hanif menegaskan, kerja sama ini bukan hanya bersifat simbolis, melainkan diarahkan untuk membuka ruang partisipasi sektor swasta dan pelaku usaha dari Swedia dalam proyek-proyek karbon di Indonesia. Menurutnya, investasi hijau dari negara maju seperti Swedia dapat mempercepat pencapaian target Net Zero Emission (NZE) Indonesia pada tahun 2060 atau lebih cepat.
“Kita harapkan, MoU ini menjadi langkah penting untuk menarik para pelaku bisnis yang ada di Swedia dan jejaringnya, untuk ikut di dalam pelaksanaan tata ekonomi karbon yang kita bangun ini,” imbuhnya.
Hanif menjelaskan bahwa Indonesia kini tengah memperkuat fondasi nilai ekonomi karbon sebagai instrumen pengendalian perubahan iklim. Pemerintah telah mengimplementasikan perdagangan karbon di sektor kehutanan, energi, dan industri, serta mempersiapkan integrasi sistem pelaporan berbasis digital yang akan terhubung dengan lembaga internasional.
Pemerintah Swedia sendiri menyambut positif ajakan tersebut. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Sekretaris Negara untuk Kerja Sama Pembangunan Internasional dan Perdagangan Luar Negeri Swedia, Benjamin Dousa, yang diwakili oleh Diana Janse, menegaskan komitmen negaranya untuk terus memperkuat hubungan dengan Indonesia dalam isu lingkungan, pengelolaan sampah, dan transisi energi.
“Kita berbicara tentang hubungan baik kedua negara kita, dan ada banyak hal yang sedang berlangsung, terutama terkait dengan COP30, ambisi Indonesia untuk fokus pada pengelolaan sampah, dan bagaimana Swedia dapat mendukung upaya tersebut,” kata Diana Janse.
Diana menambahkan, Swedia melihat potensi besar kerja sama dengan Indonesia di berbagai sektor lingkungan, termasuk pengembangan teknologi waste-to-energy, efisiensi energi, dan pengelolaan hutan berkelanjutan. Ia menilai, langkah Indonesia yang proaktif dalam diplomasi iklim menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan rendah karbon.
Selain membahas kerja sama karbon, kedua pihak juga membuka peluang kolaborasi di bidang pendanaan iklim (climate financing), teknologi hijau, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor lingkungan.
Hanif menyebut, Indonesia dan Swedia memiliki sejarah panjang kerja sama di bidang lingkungan, terutama dalam pengelolaan limbah dan energi terbarukan. Pemerintah berharap, tindak lanjut dari pertemuan di COP30 ini akan melahirkan kerja sama konkret melalui nota kesepahaman (MoU) yang dapat segera ditandatangani dalam waktu dekat.
“Ini bukan hanya bicara wacana. Kita ingin hasil pertemuan ini diwujudkan dalam langkah nyata, baik melalui investasi, teknologi, maupun dukungan teknis untuk mempercepat dekarbonisasi di Indonesia,” tegas Hanif.
Pertemuan bilateral ini juga menjadi bagian dari strategi diplomasi hijau Indonesia untuk menarik investasi ramah lingkungan dan memperkuat posisi Indonesia di forum global. Pemerintah menargetkan bahwa kerja sama semacam ini akan membantu pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia, yang menurunkan emisi hingga 31,89% dengan upaya sendiri dan 43,2% dengan dukungan internasional pada tahun 2030.
