sekilas.co – SHELL Indonesia mengonfirmasi bahwa hingga saat ini belum tercapai kesepakatan dengan PT Pertamina Patra Niaga terkait pasokan base fuel untuk produk bahan bakar minyak di jaringan SPBU mereka. Akibatnya, sejumlah SPBU Shell belum menyediakan produk bensin, termasuk Shell Super, Shell V-Power, dan Shell V-Power Nitro+.
“Pembahasan B2B terkait pasokan impor base fuel terus berlanjut,” kata President Director & Managing Director Mobility Shell Indonesia, Ingrid Siburian, melalui keterangan tertulis pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Menurut Ingrid, Shell terus berkoordinasi dengan pemerintah serta para pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan ketersediaan kembali produk bensin di seluruh jaringan SPBU Shell. Upaya ini dilakukan sambil tetap menjunjung tinggi standar keselamatan operasional, prosedur pengadaan, dan kualitas bahan bakar sesuai standar global Shell.
Meski produk bensin belum tersedia, SPBU Shell tetap beroperasi dan melayani pelanggan dengan produk Shell V-Power Diesel serta layanan lain, seperti Shell Select, Shell Recharge, bengkel, dan pelumas Shell. Informasi mengenai ketersediaan produk bensin akan diumumkan melalui situs web Shell Indonesia, layanan pelanggan, aplikasi Shell Asia, serta kanal media sosial perusahaan.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengatakan bahwa seluruh operator SPBU swasta kini telah bernegosiasi dengan Pertamina untuk menjamin pasokan BBM ke jaringan mereka.
“Semua sudah bernegosiasi sekarang. Sebelumnya ada yang belum, tapi saat ini seluruhnya telah melakukan pembicaraan dengan Pertamina,” ujar Laode saat ditemui usai Upacara Hari Jadi Pertambangan dan Energi di Monas, Jakarta, Jumat, 24 Oktober 2025.
SPBU BP, Shell, dan Vivo mengalami kelangkaan BBM sejak pertengahan Agustus lalu. Namun, hingga saat ini, baru BP-AKR yang telah mencapai kesepakatan kerja sama pemenuhan pasokan dengan Pertamina.
Polemik kelangkaan BBM di sejumlah SPBU swasta ini terjadi sejak pertengahan Agustus. Kementerian ESDM menyebut kondisi tersebut disebabkan kuota impor BBM swasta yang telah habis. Pemerintah kemudian memberikan tambahan kuota impor BBM bagi SPBU swasta sebesar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Untuk mengatasi hal ini, Kementerian ESDM dan Pertamina menggelar sejumlah pertemuan dengan pihak swasta agar SPBU swasta dapat mengimpor BBM melalui Pertamina. Perusahaan minyak negara tersebut masih memiliki sisa kuota impor sekitar 34 persen atau setara 7,52 juta kiloliter.
“Semua perusahaan swasta sudah mendapat tambahan kuota 10 persen dari tahun sebelumnya. Contohnya, kalau tahun 2024 mereka dapat 1 juta kiloliter, maka 2025 menjadi 1,1 juta kiloliter. Jadi semuanya sudah kebagian,” ujar Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, kepada wartawan, Rabu, 17 September 2025.
Menurut Bahlil, jika perusahaan swasta membutuhkan pasokan lebih dari kuota yang sudah diberikan, solusinya adalah berkolaborasi dengan Pertamina.
“Kenapa harus melalui Pertamina? Karena Pertamina adalah representasi negara. Kita tidak bisa menyerahkan sepenuhnya hajat hidup orang banyak pada mekanisme pasar,” kata Bahlil.
Ketua Umum Partai Golkar itu menegaskan bahwa mekanisme satu pintu impor BBM melalui Pertamina dirancang untuk menjaga stabilitas pasokan sekaligus melindungi kepentingan masyarakat.
“Kalau mau lebih, silakan melalui Pertamina. Pemerintah sudah menyalurkan kuota 110 persen itu kepada swasta, tinggal bagaimana mereka bersinergi,” tambahnya.
Bahlil memastikan kebijakan ini tidak bermaksud menutup ruang bagi pihak swasta. Kerja sama SPBU swasta dengan Pertamina bertujuan menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kebutuhan publik.
“Semua tetap bisa berusaha, tapi harus ada keterjaminan pasokan yang menyangkut hajat hidup banyak orang,” ujar Bahlil.
