sekilas.co – Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berharap berhentinya operasional pemerintah Amerika Serikat tidak memperlambat proses perundingan bilateral antara Indonesia dan AS. Pemerintah AS mengalami shutdown sejak 1 Oktober 2025.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa negosiasi tarif resiprokal saat ini masih terus berlangsung. “Indonesia sedang melakukan rangkaian pertemuan intersesi secara virtual dengan AS,” ujar Haryo saat dihubungi Tempo, Senin, 6 Oktober 2025.
Pembahasan akan terus berlanjut di tingkat teknis dengan melibatkan kementerian dan lembaga terkait, karena masih ada poin-poin perjanjian yang perlu didetailkan. Haryo berharap situasi ini tidak berlarut dan memengaruhi finalisasi negosiasi. “Kami berharap kondisi politik dalam negeri AS segera selesai dan tidak menghambat penyelesaian negosiasi,” tuturnya.
Sebagian besar operasional pemerintah AS terhenti setelah Kongres gagal menyetujui undang-undang alokasi anggaran belanja federal sebelum tahun fiskal baru dimulai. Akibatnya, sejumlah layanan publik pun terhenti. Penutupan sebagian operasional pemerintah AS telah memasuki hari kelima pada Minggu, 5 Oktober 2025 waktu setempat.
Dilansir USA Today, pimpinan Senat AS sejauh ini belum berhasil mengumpulkan 60 suara yang dibutuhkan untuk meloloskan rancangan undang-undang tersebut, sehingga shutdown diperkirakan akan berlanjut. Layanan pemerintah ditangguhkan sementara, dan ancaman PHK membayangi sejumlah pegawai.
Peneliti Senior Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Deni Friawan, menilai penutupan ini bisa berdampak pada ekspor Indonesia ke AS, ketidakpastian pasar keuangan, serta proses negosiasi tarif yang sedang berlangsung.
Namun, menurut Deni, dampaknya bergantung pada durasi shutdown. Jika berlangsung kurang dari 2-3 minggu, efeknya tidak terlalu besar. Tetapi jika lebih dari sebulan, seperti pernah terjadi sebelumnya, dampaknya cukup signifikan.
Saat ini, pemerintah Indonesia masih melobi pemerintah AS untuk mendapatkan pengecualian tarif bagi ekspor barang tertentu. “Yang ingin kita minta adalah pengecualian untuk barang-barang tertentu. Selama shutdown belum selesai, pengecualian itu tentu belum bisa diberikan,” kata Deni.
